BOLSEL, POSTULAT.ID– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolsel, menggelar rapat paripurna tahap II penandatanganan nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026. Kamis, 04 September 2025.
Kegiatan yang di gelar di ruang rapat DPRD Bolsel tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Ridwan Olii, SE didampingi Djefry Jauhari, serta dihadiri langsung oleh Bupati Bolsel Hi. Iskandar Kamaru, S.Pt., M.Si., para asisten, anggota DPRD, pimpinan OPD, camat, hingga jajaran ASN.
Dalam sambutannya, Bupati Iskandar menegaskan bahwa pembahasan KUA-PPAS 2026 berjalan lancar berkat penyamaan persepsi antara eksekutif dan legislatif. Dokumen tersebut akan menjadi pedoman penyusunan RAPBD 2026.
“Strategi dan kebijakan yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan APBD 2026 yang dituangkan dalam KUA-PPAS akan dijabarkan lebih lanjut dalam program dan kegiatan penyusunan RAPBD,” ujar Bupati.
Ia berharap penyusunan APBD 2026 dapat berjalan optimal sehingga mampu mencapai target kinerja tahun pertama RPJMD 2025–2029. Bupati juga mengajak semua pihak untuk tetap solid, bersatu, dan bersinergi demi keberhasilan pembangunan daerah.
Bupati menegaskan sektor pendidikan dan kesehatan tetap menjadi perhatian utama. Ia menyebutkan, sesuai edaran Menteri Kesehatan, setiap Pustu harus memiliki minimal satu bidan dan dua perawat yang dapat diisi oleh PNS maupun PPPK.
“InsyaAllah akhir September atau awal Oktober akan diumumkan penempatan tenaga kesehatan di 76 Pustu. Sedangkan untuk puskesmas rawat inap, idealnya tersedia tiga dokter umum,” jelasnya.
Selain itu, infrastruktur jalan dan bendungan juga mendapat perhatian. Menurut Bupati, proyek irigasi telah mendapat persetujuan dan akan dilaksanakan oleh balai pada tahun ini.
“Kami berharap sejumlah proyek infrastruktur, termasuk jalan, dapat ditangani langsung oleh balai-balai sesuai kebijakan pemerintah pusat,” tambahnya.
Terkait retribusi serta pajak daerah, khususnya kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bupati menekankan perlunya komunikasi yang baik dengan masyarakat.
“Kita harus duduk bersama dengan tokoh masyarakat agar kebijakan ini tidak menimbulkan dampak negatif bagi warga,” tegasnya.
Dengan penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS ini, Pemkab Bolsel bersama DPRD berkomitmen memastikan APBD 2026 mampu menjawab kebutuhan pembangunan sekaligus memperkuat pelayanan publik untuk masyarakat.
Penulis.Jerid ibrahim
Comment