BOLSEL, POSTULAT.ID– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menggelar Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I dengan agenda utama penyampaian Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026.
Acara yang berlangsung di Gedung DPRD Bolsel ini juga membahas empat Ranperda Inisiatif DPRD Tahun 2025 dan penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026. Rabu, 01 Oktober 2025.
Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Arifin Olii, didampingi Wakil Ketua Djelfi Djahari dan Ridwan Olii, serta dihadiri Bupati Bolsel Hi. Iskandar Kamaru, S.Pt., M.Si.
Turut hadir pula seluruh anggota DPRD Bolsel, Sekretaris Daerah, para pimpinan OPD, camat, serta sangadi dari berbagai wilayah. Suasana rapat berlangsung tertib dan penuh semangat kebersamaan antara eksekutif dan legislatif.
Dalam rapat tersebut, tiga fraksi DPRD Bolsel secara bulat menyatakan setuju untuk melanjutkan pembahasan tiga agenda utama paripurna ke tahap berikutnya.
Dalam sambutannya, Bupati Iskandar Kamaru menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas terlaksananya rapat paripurna ini yang menjadi bagian penting dalam siklus penganggaran daerah.
Lebih lanjut, Bupati memaparkan prognosis struktur APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tertuang dalam dokumen KUA-PPAS. Ia menyoroti tantangan fiskal akibat penurunan signifikan transfer pusat ke daerah setelah penetapan RUU APBN 2026.
“Sekitar 96 persen belanja daerah masih bergantung pada transfer pemerintah pusat. Tahun 2026 terjadi penurunan hingga 41 persen, yang tentu berdampak pada berbagai pos belanja, termasuk penyesuaian TPP ASN sebesar 30 hingga 40 persen,” jelas Bupati.
Meski demikian, Bupati menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk tetap mengakomodasi kesejahteraan ASN.
“TPP tetap akan dianggarkan selama 14 bulan, termasuk gaji ke-13 dan ke-14. Kami mohon pengertian dan dukungan seluruh ASN agar tetap bersyukur dan terus mendukung kebijakan pemerintah pusat,” ujarnya menutup sambutan.
Paripurna ini menandai dimulainya proses pembahasan APBD 2026 secara resmi, sekaligus menunjukkan sinergi kuat antara eksekutif dan legislatif Bolsel dalam memastikan keberlanjutan pembangunan daerah di tengah tantangan fiskal nasional.
Comment