MANADO, POSTULAT.ID – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Pemerintah Provinsi Gorontalo menggelar Rapat Koordinasi Wilayah Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2025, Kamis, 3 Juli 2025, bertempat di Luwansa Hotel Manado.
Kegiatan strategis ini dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Sulut Dr. J. Victor Mailangkay, SH, MH, Wakil Gubernur Gorontalo Dra. Hj. Idah Syahidah Rusli Habibie, MH, Kepala OJK SulutGo dan Maluku Utara Robert Sianipar, serta para kepala daerah termasuk Bupati Bolaang Mongondow Selatan Hi. Iskandar Kamaru, S.Pt, M.Si.
Dalam sambutannya, Kepala OJK SulutGo dan Maluku Utara Robert Sianipar menekankan pentingnya kegiatan ini sebagai momentum untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam mempercepat akses keuangan dan mendorong ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
“Hingga saat ini, telah terbentuk 16 TPAKD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Sulut, serta 7 TPAKD di wilayah Provinsi Gorontalo. Forum ini bukan sekadar diskusi, tapi wadah untuk merealisasikan program kerja nyata di sektor keuangan daerah,” ujarnya.
Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah menyampaikan apresiasinya kepada OJK dan seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Rakorwil ini. Ia menegaskan bahwa TPAKD berperan sebagai motor penggerak dalam memperluas akses layanan keuangan di daerah.
“Koordinasi lintas sektor ini sangat penting untuk memastikan masyarakat mendapatkan kemudahan akses keuangan yang akan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi yang lebih merata,” tuturnya.
Ia menambahkan, berdasarkan data BPS Provinsi Gorontalo, pertumbuhan ekonomi Gorontalo pada triwulan I tahun 2025 mencapai 6,97%, tertinggi kedua di kawasan Sulawesi setelah Sulawesi Tengah dan jauh di atas rata-rata nasional sebesar 4,87%.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sulut Victor Mailangkay mengapresiasi pelaksanaan rakor ini dan menegaskan bahwa evaluasi kinerja TPAKD sangat penting dalam merumuskan langkah percepatan akses keuangan di daerah.
“Literasi keuangan adalah bagian vital dari strategi pembangunan daerah. Akses keuangan yang inklusif dan merata akan mempermudah masyarakat dalam mendapatkan layanan keuangan guna meningkatkan kesejahteraan mereka,” ucapnya.
Ia juga menyebutkan bahwa indeks literasi keuangan Provinsi Sulut saat ini mencapai 50,13%, dan indeks inklusi keuangan berada di angka 86,23%, keduanya lebih tinggi dari rata-rata nasional yang masing-masing sebesar 49,68% dan 85,19%.
“Angka ini menunjukkan bahwa produk keuangan sudah cukup dikenal luas, namun pemahaman masyarakat terhadap penggunaan produk masih perlu terus ditingkatkan,” tambahnya.
Di akhir sambutannya, Wagub Sulut menyampaikan bahwa Pemprov akan terus mendorong setiap kabupaten/kota untuk menyusun program tematik TPAKD 2025, serta memberikan apresiasi atas capaian 100% program kerja TPAKD di daerah yang sudah terealisasi tepat waktu baik secara triwulan maupun tahunan.
Acara ini juga turut dihadiri oleh bupati dan wali kota se-Sulut dan Gorontalo, Direktur Utama PT Bank SulutGo, para narasumber nasional, Kanwil DJPb Sulut, pimpinan industri jasa keuangan, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari dua provinsi tersebut.
Comment