BOLMONG, POSTULAT.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolaang Mongondow (Bolmong) menunjukkan kepedulian terhadap permasalahan yang terjadi di Desa Mototabian dengan menggelar rapat bersama Pemerintah Daerah (Pemda) Bolmong. Senin 10 Februari 2025.
Rapat ini merupakan tindak lanjut dari rekomendasi DPRD guna memastikan permasalahan di Desa Mototabian dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat.
Ada dua agenda utama yang dibahas dalam pertemuan ini, pertama Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPRD Bolmong dan Pemda Bolmong, untuk membahas konflik yang terjadi di Pemerintah Desa Mototabian, dan yang kedua Rapat Kerja Komisi III DPRD Bolmong bersama mitra Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkab Bolmong guna mencari solusi terbaik.
Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Bolmong, Febrianto Tangahu, S.H., yang menegaskan pentingnya langkah cepat agar pelayanan dan roda pemerintahan di Desa Mototabian tetap berjalan optimal.
“Saya meminta kepada seluruh SKPD terkait agar segera menyelesaikan permasalahan ini guna memaksimalkan pelayanan dan aktivitas pemerintahan di desa,” ujar Febrianto Tangahu.
Permasalahan ini mencuat setelah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Mototabian mengajukan permintaan pemberhentian Sangadi (Kepala Desa) Mototabian kepada Camat Dumoga.
Sebelumnya, pada 8 Januari 2025, DPRD Bolmong juga telah menggelar RDP bersama Forum Masyarakat Peduli Pembangunan Desa Mototabian (FMPPDM), membahas pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum Sangadi Mototabian.
Rapat ini dihadiri oleh sejumlah pejabat dan anggota DPRD, termasuk Ketua Komisi I DPRD Bolmong, Ingfantri Manggalupang Anggota DPRD Bolmong, Amri Modeong, Ratna Rahman, Randi Nabongkalon, Kusman Mamonto, dan Rusli Mamonto, Kepala Inspektorat Daerah, Rio Lombone, STP, MH, Kabid Pemberdayaan Desa, DPMD Bolmong, Isnaidin Mamonto serta Camat Dumoga, Sandri Karundeng.
DPRD Bolmong menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan permasalahan ini secara transparan dan adil.
Langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi hasil rapat dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan keputusan yang diambil benar-benar memberikan solusi terbaik bagi masyarakat Desa Mototabian.
Dengan perhatian serius dari DPRD Bolmong, diharapkan konflik ini dapat segera diselesaikan sehingga masyarakat kembali mendapatkan pelayanan pemerintahan yang optimal dan pembangunan desa tetap berjalan.
Comment